Jaksa KPK Jebloskan Eks Dirut Perum Benuo, Taka Heriyanto Ke Lapas Sukamiskin, Bandung

"Eks Dirut Perum Benuo, Taka Heriyanto terpidana kasus perkara Tipikor"

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Direktur Utama (Dirut) Perum Benuo Taka Heriyanto ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Jaksa eksekutor Andry Prihandono pada Senin (01/04/24) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana Heriyanto ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sslasa (02/04/24) saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selanjutnya Ali menjelaskan, bahwa berdasarkan putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap, disebutkan amar pidana badan yang dijalani terpidana Heriyanto adalah 6 tahun dikurangi masa penahanan.

Selain itu, yang bersangkutan juga dikenakan pidana denda Rp 400 juta dan uang pengganti yang wajib dibayarkan Rp 4,3 miliar.

Perlu untuk diketahui, bahwa KPK pada 07 Juni 2023 telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan Tipikor penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka dan Benuo Taka Energi Tahun 2019-2021.

Dari ketiga tersangka tersebut, yakni: Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi Baharun Genda (BG), Direktur Utama Perumda Benuo Taka Heriyanto (HY), dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka Karim Abidin (KA).

Adapun dalam konstruksi perkara kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara mendirikan Tiga Badan Usaha Daerah Milik Daerah yang berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu Perumda Benuo Taka, Perumda Benuo Taka Energi, dan Perumda Air Minum Danum Taka.

Kala itu, Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018-2023 Abdul Gafur Mas’ud (AGM) bersama DPRD Penajam Paser Utara menyepakati adanya penambahan penyertaan modal bagi Perumda Benuo Taka sebesar Rp 29,6 Miliar, Perumda Benuo Taka Energi disertakan modal Rp 10 Miliar, dan Perumda Air Minum Danum Taka dengan penyertaan modal Rp 18,5 Miliar.

Sekitar Januari 2021, BG selaku Dirut Benuo Taka Energi melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal bagi Benuo Taka Energi.

AGM kemudian memerintahkan BG mengajukan permohonan pencairan dana dimaksud yang ditujukan pada AGM yang kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara sehingga dilakukan pencairan dana sebesar Rp 3,6 Miliar.

Kemudian sekitar Februari 2021, HY selaku Dirut Perumda Benuo Taka juga melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikan dana penyertaan modal Perumda Benuo Taka sehingga AGM memerintahkan kembali agar segera diajukan permohonan sehingga diterbitkan Keputusan Bupati PPU berupa pencairan dana sebesar Rp 29,6 Miliar.

Sedangkan bagi Perumda Air Minum Danum Taka, AGM menerbitkan Keputusan Bupati PPU dengan pencairan dana sebesar Rp 18,5 Miliar.

Namun demikian, tiga keputusan yang ditandatangani AGM tersebut, diduga tidak disertai dengan landasan aturan yang jelas dan tidak pula melalui kajian, analisis, serta administrasi yang matang sehingga timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 14,4 Miliar.

Atas perbuatannya para tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Doc.arsip by MTM/DD/email/lind_media, 02030424)