JPU Jatuhkan Lima Tahun Penjara Terhadap Terdakwa Achsanul Qosasi Atas Dugaan korupsi BTS 4G Tahun 2021 Bakti Kominfo

"Terdakwa Achsanul Qosasi saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G tahun 2021 di Pengadilan Tipikor, Jakarta"

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana lima tahun penjara terhadap anggota III nonaktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi (AQ) dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G tahun 2021 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

"Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achsanul Qosasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," kata JPU di Pengadilan "Tindak Pidana Korupsi" (Tipikor), Selasa (21/05/24) di Jakarta.

Selain dari hal tersebut, Achsanul Qosasi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan yakni: apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Achsanul Qosasi, kata jaksa menyebutkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dan telah menerima uang sejumlah 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar.

Lebih lanjut jaksa mengatakan, sekitar Juni 2022 Achsanul menghubungi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dengan maksud menjanjikan akan membuat dan menandatangani hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pemeriksaan pelaksanaan BTS 4G yang secara substansi akan mengubah hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Sehingga tidak lagi memberatkan bagi pihak BAKTI Kominfo, dengan syarat Anang Achmad Latif menyiapkan uang sejumlah Rp 40 miliar," ucapnya.

Dan, guna menindaklanjuti permintaan Achsanul Qosasi, Direktur PT. Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama atas perintah Anang Achmad Latif menyerahkan uang sejumlah 2,64 juta dolar AS yang setara dengan Rp 40 miliar.

Uang itu diterima oleh Sadikin Rusli yang juga merupakan terdakwa dalam perkara ini. Uang suap yang diserahkan di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2022 itu kemudian diserahkan oleh Sadikin kepada Achsanul Qosasi.

Atas dasar itu, jaksa menilai Achsanul Qosasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan kesatu.

Sementara itu dalam persidangan yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Sadikin Rusli. Dan jaksa menuntut Sadikin Rusli dengan pidana penjara selama selama empat tahun serta denda sebesar Rp 200 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan.

Dari hal itu, jaksa menilai bahwa Sadikin Rusli terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 butir kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan kesatu.

(Doc.arsip by MTM/DD/email/lind_media, 20210524)

Komentar